Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Nusa Tenggara Barat pada awalnya bernama Balai Penataran Guru (BPG) Mataram. BPG Mataram didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0116/1977 tanggal 23 April 1977 tentang Tata Kerja Balai Penataran Guru dan Tenaga Teknis Regional. Setelah melalui beberapa kali restrukturisasi dan setelah terbit Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0240a/0/1991 tanggal 2 Mei 1991 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Penataran Guru, yang di dalamnya memuat jabatan struktural dan fungsional dalam BPG, fungsi dan peran BPG semakin jelas sebagai unit pelayanan teknis dalam peningkatan mutu pendidikan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan guru.
Seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan pendidikan serta besarnya tuntutan peningkatan mutu pendidikan, Menteri Pendidikan Nasional melalui Surat Keputusan Nomor 087/0/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) melakukan restrukturisasi dan refungsionalisasi fungsi serta peran Balai Penataran Guru (BPG) menjadi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Hal ini kemudian diperkuat dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor 044/0/2004 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) LPMP. Berdasarkan kedua surat keputusan tersebut, LPMP bertugas sebagai lembaga penjamin mutu pendidikan dasar dan menengah berdasarkan kebijakan nasional. LPMP sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Pendidikan Nasional berada langsung di bawah Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, LPMP berubah dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, LPMP kembali mengalami perubahan nomenklatur dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan menjadi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.
